Usai Gelar Rapimnas, PKS Lahirkan Empat Rekomendasi

Usai Gelar Rapimnas, PKS Lahirkan Empat Rekomendasi

PKS Bukittinggi    Juni 21, 2022    Comment   

JAKARTA.PKS - Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Senin-Selasa (20-21 Juni 2022) lalu di sebuah Hotel Berbintang di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan seluruh unsur pimpinan DPP PKS dan juga mengundang Ketua DPW PKS Se-Indonesia.

Pada Rapimnas ini juga dilaksanakan Dialog Politik Nasional yang mengundang sejumlah narasumber diantaranya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Direktur Eksekutif Indikator Politik, dan Peneliti BRIN Firman Noor.

Rapimnas kali ini menghadilkan sejumlah rekomendasi yang dibacakan langsung oleh Presiden PKS. Adapun rekomendasi tersebut diantaranya : 

Berita : Ratusan Anggota PKS Bukittinggi Hadiri Halal Bihalal

1. PKS akan terus membangun komunikasi secara intensif dengan partai politik lain sebagai upaya membentuk poros baru atau poros alternatif untuk selanjutnya menyepakati Capres Cawapres potensial yang memiliki peluang kemenangan yang besar pada piplres 2024 yang akan datang, guna meningkatkan kualitas demokrasi dan menghindari polarisasi bangsa

2. Melakukan pengujian undang undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 tentang ambang batas syarat pengajuan mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh gabungan partai politik sebesar 20% yang dinilai membatasi pilihan Capres Cawapres yang akan maju pada pilpres 2024

3. Merespons berbagai aspirasi dan usulan DPW PKS se Indonesia terkait bakal calon presiden dan wakil presiden. DPP PKS mengusulkan nama-nama bakal capres dan cawapres kepada Majelis Syura PKS. Baik dari kalangan internal mauoun eksternal dengan kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki integritas dan rekam jejak yang baik
b. Berjiwa nasionalis dan religius
c. Mendapatkan dukungan rakyat yang tinggi
d. Memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa
e. Berkomitmen untuk menyatukan seluruh komponen anak bangsa,
f. Berkomitmen melayani rakyat

4. Mencermati perkembangan ekonomi global yang semakin memburuk akibat ancaman stagflasi inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah yang berpotensi memperburuk ekonomi Indonesia, DPP PKS menugaskan Fraksi PKS DPR RI untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan penurunan harga BBM, listrik, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya yang terjangkau oleh rakyat.

Baca Juga : Komunitas Driver Ojol di Bukittinggi Siap Berjuang Bersama PKS

Sementara untuk nama-nama kandidat calon presiden dari PKS, Syaikhu menyatakan bahwa nama-namanya sudah dihimpun dan akan diserahkan ke Majelis Syuro.

"Adapun nama-namanya akan kami diserahkan ke Majelis Syura karena memang ranahnya Majelis Syura. Tetapi tokoh-tokoh itu saya kira sudah terekam di publik, namun siang hari ini nama-nama itu sementara belum diungkapkan ke publik," Ujarnya.

Pesan JK di Rakernas PKS: Wujudkan Keadilan dan Kesejahteraan

Pesan JK di Rakernas PKS: Wujudkan Keadilan dan Kesejahteraan

PKS Bukittinggi    Januari 31, 2022    Comment   

JAKARTA.PKS -- Wakil Presiden RI 2014 - 2019 Muhammad Jusuf Kalla memberikan pesan untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Rakernas PKS di Hotel Bidakara, Senin (31/01/2022).

"Sederhana saja. Laksanakan PKS! Keadilan dan Kesejahteraan. Perjuangkan KS itu. Tidak hanya dengan pidato, tetapi perjuangkan KS itu di masyarakat. Itu saja intinya," pesan JK.

JK mengatakan dengan keadilan dan kesejahteraan maka negeri akan aman.
Baca Juga : Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

"Kalau kita sudah adil dan sejahtera, negeri ini aman. Bhineka Tunggal Ika atau apapun kita pidatoin namun tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan, akan masalah dengan masyarakat. Tapi kalau tujuan PKS adil dan sejahtera ini dicapai, aman negeri ini," kata JK.

JK menegaskan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia seperti Aceh, Poso, Ambon, Timor-Timor, bahwan 10 dari 15 nya disebabkan karena ketidakadilan.

JK menambahkan saat ini Indonesia perlu melihat keadilan dari sisi keadilan ekonomi yang masih timpang.

Baca Juga : Wujudkan Islam Rahmatal Lil Alamin, DPC PKS Mandiangin Koto Selayan Gelar TRP

"Ketidakadilan ini tidak bisa didapat dengan sendirinya, harus diupayakan dan diperjuangkan. Ketidakadilan sekarang ini berasa sekali antara yang punya dan tidak punya," ucap JK.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman menambahkan ketidakadilan di Indonesia bukan hanya pada aspek ekonomi namun juga dalam hukum.

"Ketidakadilan ekonomi ini sudah sangat lama. Itu tentu PR bagi kita semua, tidak semudah membalikan telapak tangan. Saya kira hari ini yang juga sangat adalah ketidakadilan secara hukum. Ini perlu perhatian kita semua, terutama pemerintah," tambah Sohibul.

Sohibul menekankan hal tersebut harus disadari oleh pemerintah.

Baca Juga : PKS Satu-Satunya Partai Tolak RUU IKN

"Kalau terus-terusan ketidakadilan ini terjadi, jangan harap bara itu akan padam. Bara i ni akan terus membesar kalau ketidakadilan ini terus dipelihara. Apalagi kalau kemudian bertemu dengan ketidakadilan ekonomi. Akan semakin runyam," pungkas Sohibul.

Sumber : pks.id

Penting Bagi Ketahanan Keluarga, BPKK DPP PKS Resmikan Forum Ayah

Penting Bagi Ketahanan Keluarga, BPKK DPP PKS Resmikan Forum Ayah

PKS Bukittinggi    Januari 29, 2022    Comment   

Jakarta.PKS -- Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS menyelenggarakan acara Sosialisasi Forum Ayah Rumah Keluarga Indonesia (RKI), Sabtu (29/1/2022) secara daring. Acara ini dihadiri oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, Ketua BPKK DPP PKS, Kurniasih Mufidayati, Wakil Ketua BPKK DPP PKS, Diah Nurwitasari, jajaran pengurus BPKK DPP, para ketua BPKK DPW dan deputi Ketahanan Keluarga se-Indonesia, serta para penanggung jawab Forum Ayah se-Indonesia.

Ketua BPKK DPP PKS, Kurniasih Mufidayati, menyatakan RKI sebagai program unggulan BPKK berinisiatif membentuk forum ayah sebagai sarana untuk para ayah membentuk komunitas dengan tujuan optimalisasi peran keayahan.

“Pembentukan forum ayah merupakan Langkah maju dari RKI dalam upaya menunjang terwujudnya ketahanan keluarga. RKI menginginkan keseimbangan penunaian peran dan tanggung jawab ayah dan ibu dalam keluarga. Fenomena hilangnya kehadiran peran ayah di keluarga (fatherless), menjadi masalah serius yang dihadapi keluarga-keluarga Indonesia saat ini. Hal tersebut berdampak pada karakter generasi masa kini. Untuk itu, RKI berinisiatif untuk membentuk forum ayah agar para ayah memiliki tempat untuk saling belajar, saling menginspirasi dan saling menguatkan untuk membentuk keluarga yang kokoh,” jelas Mufida.

Baca Juga : Gunakan Dana PEN 178 T, PKS: Pemerintah Korbankan Ekonomi Rakyat Demi Pindah Ibu Kota

Sementara itu, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menyampaikan bahwa PKS memiliki fokus pada pengokohan ketahanan keluarga. Ia menegaskan ketahanan keluarga tidak bisa hanya dilakukan oleh para ibu akan tetapi harus ditopang bersama para ayah. “Kehadiran ayah dalam pengasuhan sangat dibutuhkan untuk melahirkan generasi yang tangguh dan berkualitas. Peran ayah dibutuhkan dalam pengokohan ketahanan keluarga bukan hanya untuk keluarga itu sendiri, akan tetapi untuk menunjang terwujudnya ketahanan nasional. Keluarga-keluarga yang kokoh akan menjadi pilar bagi kokohnya ketahanan nasional,” papar Syaikhu.

Ketua Departemen Ketahanan Keluarga BPKK DPP PKS, Eko Yuliarti Siroj, dan pakar parenting, Bendri Jaisyurrahman, menjadi nara sumber dalam acara ini. Eko menjelaskan mengenai latar belakang dibentuknya forum ayah, konsepsi yang sudah disiapkan BPKK DPP dan alur kerja serta pengelolaan forum ayah RKI.

Baca Juga : Perkuat Ekonomi Keluarga, PKS Bukittinggi Giatkan Pelatihan Membuat Sabun

Ia menegaskan, kondisi keluarga Indonesia saat ini yang menghadapi berbagai tantangan membutuhkan aksi nyata dari berbagai elemen masyarakat untuk menghadapinya. RKI dengan jejaring yang dimilikinya di 34 provinsi diharapkan turut berkontribusi dalam perlindungan keluarga melalui forum ayah.

Ia menjelaskan, sebelumnya RKI telah meluncurkan berbagai kegiatan terkait pembinaan keluarga sejahtera, pos ekonomi keluarga, layanan konsultasi keluarga dan RKI Peduli. “Forum ayah RKI, merupakan kegiatan RKI untuk melengkapi pengokohan ketahanan keluarga Indonesia yang telah dijalankan RKI selama ini,” tuturnya.

Adapun Bendri Jaisyurrahman menyampaikan materi terkait dengan peran dan tanggung jawab ayah di dalam keluarga. Bendri mengingatkan bahwa selama ini, masyarakat hanya mengenal kalimat hikmah ibu adalah sekolah pertama. Padahal menurutnya, kalimat hikmah itu masih memiliki lanjutannya yaitu ayah sebagai kepala sekolahnya.

Baca Juga : PKS Satu-Satunya Partai Tolak RUU IKN

Dengan melibatkan ayah dan ibu secara bersamaan, semakin menyadarkan kita bahwa generasi yang tangguh tidak cukup diasuh oleh sentuhan ibu, akan tetapi membutuhkan kehadiran figur ayah. Sebagai kepala sekolah, ayah memiliki wibawa yang perlu dibentuk, visi dan misi yang diikuti, dan tanggung jawab besar untuk anak-anaknya.

“Munculnya anak-anak yang memiliki banyak masalah dalam kepribadiannya, banyak disebabkan oleh tidak adanya figur ayah sebagai panutan,”ujarnya. “Tidak munculnya figure ayah juga disebabkan banyaknya para ibu yang jiwanya kering. Sehingga menjadi kewajiban bagi para ayah untuk membahagiakan istri-istrinya agar menjadi satu tim yang kuat dalam Pendidikan anak,”pungkasnya.

Ranah Minang adalah Dapur Lahirnya Pancasila

Ranah Minang adalah Dapur Lahirnya Pancasila

PKS Bukittinggi    Oktober 23, 2021    Comment   

BUKITTINGGI.PKS - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyelenggarakan kegiatan Seminar Fraksi PKS MPR-RI di Gedung Triarga, Kota Bukittinggi pada Sabtu (23/10).

Bertemakan "Bagaimana Orang Minang Mempraktekkan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari" ini menghadirkan pemateri dari pakar dan budayawan Minang. Mantan Ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif didaulat memberikan materi kepada ratusan peserta yang hadir. Dari kalangan budayawan Minang dihadirkan Yus, Dt. Parpatiah yang sudah menerbitkan ratusan karya tentang cerita dan ceramah adat Minang.

Baca Juga : PKS Mandiangin Koto Selayan Santuni Anak Yatim Guru Ngaji, dan Aromil

Acara dimulai dengan Sambutan dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Ketua DPW PKS Sumatera Barat tersebut menyampaikan egaliternya orang Minang. Beliau mencontohkan bahwa orang Minang memiliki prinsip "dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung", sehingga orang Minang sangat mudah berbaur dengan suku manapun yang ada di Indonesia maupun dunia.

"Dari perjalanan saya mengelilingi Indonesia, saya belum pernah mendengar adanya perkampungan orang Minang. Ini menandakan orang Minang tidak eksklusif dan bisa berbaur dengan siapapun". Lanjutnya.

Menurut Mahyeldi contoh tersebut memberikan gambaran bahwa antara masyarakat Minang dengan Pancasila adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang Minang telah menjadikan Pancasila sebagai karakter dalam berbangsa bernegara.

Baca Juga : Majukan Literasi, Tim Seni Budaya PKS Bukittinggi Kunjungi TBMH

Selanjutnya Ketua Fraksi PKS MPR-RI Tifatul Sembiring yang menjadi keynote speaker pada acara tersebut mengungkapkan bahwa secara historis bahwa tidak ada masalah antara Minang dan Pancasila. Ia mencontohkan salah satu pepatah yang menjadi karakter orang Minang dalam kehidupan yaitu :

Kabukik samo mandaki

Kalurah samo manurun

Barek samo dipikua

Ringan samo dijinjiang

Pepatah tersebut menurut pria asal Guguak Tinggi, Agam tersebut menggambarkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah menjadi kepribadian masyarakat Minang sejak dahulunya. Sehingga tidak ada yang perlu dipertanyakan tentang pancasilanya orang Minang.

Dalam sesi seminar, Prof Yudi Latif yang dinobatkan sebagai narasumber banyak membahas seputar peran Orang Minang dalam kelahiran Pancasila sebagai ideologi Negara. Mantan Ketua BPIP tersebut mengungkapkan kalau dibedah Pancasila setidaknya mengandung tiga komponen, pertama tentang keagamaan, kedua tentang nasionalisme, dan ketiga tentang sosial ekonomi,

"Dari ketiga komponen tersebut, ternyata kalau ditelaah ada Orang Minang sebagai konseptor dari ketiga komponen tersebut. Mulai dari dari sisi keagamaan ada Haji Agus Salim, nasionalisme ada Sutan Syahrir dan Muhammad Yamin, serta pada komponen sosial ekonomi ada Muhammad Hatta dan Tan Malaka yang menjadi pionirnya"Lanjutnya.

Jadi tidak bisa diragukan tentang seberapa berpengaruhnya orang Minang dalam lahirnya Pancasila sebagai faslsafah kehidupan berbangsa bernegara. Diakhir ulasannya, Yudi menyampaikan bahwa Indonesia perlu banyak belajar kepada orang Minang dalam memaknai Bhineka Tunggal Ika. Orang Minang dari dulu sampai sekarang sudah sangat teruji dalam mengamalkan Pancasila atau mempraktekkan Bhineka Tunggal Ika dalam sehari-hari.

"Jadi hemat saya, kalau Indonesia mau mewujudkan Bhineka Tunggal Ika secara real, maka perbanyaklah pemimpin Negara ini dari orang Minang" Ucap Yudi saat menutup materinya.

Baca Juga : PKS Dorong Dr Salim Jadi Tokoh Nasional

Pada sesi kedua budayawan Minang Yus, Datuak Parpatiah memberikan pandangannya tentang kehidupan berpancasila bagi orang Minang. Menurutnya orang Minang sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebelum lahirnya Pancasila itu sendiri.

"Jadi saya ingin ingatkan kepada anda semua kembali bahwa kita sudah berbuat sebelum orang lain memikirkannya. Sebelum Pancasila lahir pada 1945, leluhur kita sudah mempraktekkan nilai yang ada pada Pancasila pada ratusan tahun yang lalu" Ucap pria yang akrab disapa angku datuak tersebut.

Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi dinobatkan sebagai moderator pada acara tersebut dan didampingi oleh tiga orang Anggota Fraksi PKS MPR RI yakni Chairul Anwar, Hermanto, dan Johan Rosihan. Acara ini juga turut dihadiri oleh Ketua TP-PKK Sumatera Barat Harneli Mahyeldi, Ketua GOW Kota Bukittinggi Nurna Eva Marfendi, dan Anggota DPRD Sumatera Barat Rahmad Saleh.

PKS Dorong Dr Salim Jadi Tokoh Nasional

PKS Dorong Dr Salim Jadi Tokoh Nasional

PKS Bukittinggi    Oktober 11, 2021    Comment   

BUKTTINGGI.PKS - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menyiapkan diri dalam mengikuti perhelatan Pemilu 2024. Berbagai survei yang beredar oleh sejumlah lembaga akhir-akhir ini dipandang sebagai pijakan awal dalam mengatur pola dan strategi partai dalam meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

Sejalan dengan itu, Wakil Sekjen DPP PKS Ahmad Fathul BAri menyampaikan bahwa popularitas dan elektabilitas partai dapat dipengaruhi oleh adanya tokoh di partai yang menjadi capres maupun cawapres.

"Walau bagaimanapun popularitas besar dari para tokoh, tapi tiket itu tetap ada di partai politik. Dan sebagai partai politik kita tentu juga berharap elektoral dari para Capres dan Cawapres itu punya efek terhadap tingkat elektoral partai," jelas Fathul dalam Bedah Survei Capres Terkuat 2024 di CNN Indonesia, Jumat (08/10/2021).

Fathul mengatakan bahwa PKS akan berupaya mendorong Ketua Majelis Syura Salim Segaf Aljufri untuk menjadi tokoh nasioal sebagai upaya mendongkrak ppopularitas dan elektabiltas. 

Baca Juga : Kepemudaan PKS Bukittinggi Optimis Hantarkan Partai Menang di Kalangan Millenial

"Sudah kita pahami bersama dalam berbagai proses Pilpres, partai politik yang punya capres dan cawapres itu luar biasa tingkat elektabilitasnya. Walaupun kita belum penetapan capres tapi kita mendorong adanya penokohan dari Dr Salim sebagai pilihan dari PKS untuk tokoh di tingkat nasional," ungkap Fathul.

PKS menurut Fathul tidak akan bergantung secara berlebihan pada tokoh yang memiliki basis popularitas tinggi. PKS akan berupaya mendorong struktur dan tokoh yang ada di partainya memiliki popularitas yang tinggi. 

Baca Juga : Serius Menyoroti Ketahanan Keluarga, PKS Tuai Pujian

"Yang kami lakukan justru mendorong struktur kami, tokoh kami untuk punya popularitas yang baik pula. Kan nanti konfigurasinya juga bukan hanya calon presidennya tapi ada calon wakil presidennya, juga memenuhi kebutuhan elektoral," ucap dia.

20 Persen Orang Indonesia Berpotensi Alami Gangguan Mental, RKI PKS Siagakan Layanan Konseling

20 Persen Orang Indonesia Berpotensi Alami Gangguan Mental, RKI PKS Siagakan Layanan Konseling

PKS Bukittinggi    Oktober 08, 2021    Comment   

Kurniasih Mufidayati (Ketua DPP Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga)

Jakarta.PKS -- Kementerian Kesehatan merilis, satu dari lima penduduk Indonesia atau 20 persen dari populasi berpotensi memiliki masalah gangguan jiwa.

Tingkat gangguan jiwa pada saat pandemi juga meningkat. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) melakukan survei kesehatan jiwa terkait COVID-19. Mereka  memeriksa tiga masalah psikologis yaitu cemas, depresi, dan trauma psikologis. Hasilnya, sebanyak 68% responden mengaku cemas, 67% depresi, dan 77% mengalami trauma psikologis.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi.

Selain itu, Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri pertahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri, serta 47,7 persen korban bunuh diri adalah pada usia 10-39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati menyebut isu kesehatan mental harus menjadi kesadaran utama yang tak kalah penting dengan kesehatan fisik.

Ia menyebut, BPKK PKS melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI) sudah memulai program konseling keluarga sejak 2006 untuk membantu masyarakat yang memiliki problem pada kesehatan jiwa/mental.

"Konsultasi atau konseling di RKI secara kegiatan resmi sebagai layanan konsultasi berjalan sejak 2016. Bentuknya layanan konsultasi, masyarakat yang memiliki masalah keluarga mendatangi RKI dan menyepakati waktu untuk berkonsultasi/konseling. Ada juga konsultan yang melakukan jemput bola. Membuka jadwal layanan konsultasi dan siapa saja yang ingin berkonsultasi bisa langsung di jadwal tersebut," ujar Mufida dalam keterangannya, Jumat (8/10/2021).

Baca Juga : Serius Menyoroti Ketahanan Keluarga, PKS Tuai Pujian

Anggota Komisi IX DPR RI ini menambahkan, persoalan yang paling banyak disampaikan pada sesi konseling di RKI umumnya masalah komunikasi suami istri, harmonisasi suami istri dan masalah anak.

"Keluarga harus menjadi support sistem pertama dan utama dalam setiap persoalan yang berpotensi menganggu kesehatan mental anggota keluarga. PKS concern untuk menjadikan keluarga sebagai sistem ketahanan terhadap persoalan yang mengancam termasuk kesehatan mental," ujar dia.

Menurut Mufida, anggota keluarga bisa menjadi penolong pertama saat anggota keluarga yang lainnya menghadapi permasalahan. Tentu, setiap anggota keluarga bisa mendapat pelatihan untuk memahami persoalan psikologis manusia secara umum. 

"Apalagi jumlah psikolog dan psikiater kita sangat terbatas sekali, masih jomplang dari kebutuhan ideal. Jumlah psikiater kita hanya 1.053 sehingga untuk kebutuhan nasional 1 psikiater menangani 250 ribu orang. Keluarga dan komunitas bisa menjadi penolong pertama," ungkap dia.

Sebab itu, layanan RKI PKS yang sudah dibuka di kantor-kantor layanan PKS seluruh Indonesia siap untuk selalu mendampingi masyarakat yang membutuhkan tempat konseling.

Baca Juga : Perkuat Ketahanan Keluarga, PKS Bukittinggi Jalin Kemitraan dengan KUA

"Tenaga konselor dari RKI telah mendapatkan pelatihan untuk terampil mendampingi masyarakat yang membutuhkan bantuan konsultasi terutama persoalan yang ada di keluarga. Alhamdulillah sejak 2016, kita telah dan akan terus jalankan layanan ini. RKI juga bersinergi dengan layanan lain. Seperti kegiatan sosial, pelatihan, pengembangan ekonomi keluarga dan kegiatan lain" tutur dia.